Jumat, 03 Mei 2013

Politik Anggaran


A
Oleh : Totok Harjanto

Pengantar
Semenjak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan sekarang, permasalahan kemiskinan selalu menjadi persoalan yang tak kunjung terselesaikan. Persoalan kemiskinan tetap muncul walaupun penguasa telah berganti.  Problem kemiskinan nampaknya sulit untuk dapat diselesaikan atau minimal dikurangi secara signifikan. Padahal dalam pembukaan UUD 1945 dengan jelas dikemukakan bahwa tujuan dari kemerdekaan adalah meningkatkan kesejahteraan umum rakyat. Tetapi cita cita tersebut tak pernah terwujud sampai sekarang. Kebijakan anggaran pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat banyak ditengarai menjadi masalah utama mengapa kemiskinan tak kunjung hilang dari bumi Indonesia.
Selama pemerintahan orde lama banyak program pembangunan ekonomi yang tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Rencana Kasimo, program ,Banteng dan program pembangunan ekonomi lainnya sudah dilaksanakan dengan anggaran yang besar. Namun demikian kesejahteraan rakyat masih jauh dari cita cita proklamasi. Ada banyak factor yang mengakibatkan program peningkatan kesejahteraan selalu mengalami kegagalan, kondisi politik yang tidak mendukung, konflik bersenjata , perebutan kekuasaan dan  persaingan antar partai politik.    
Pada masa pemerintahan orde lama kemiskinan telah menjadi permasalahan utama tetapi oleh pemerintah waktu itu kurang mendapatkan perhatian yang serius. Kondisi lingkungan yang masih alami dan  ketersediaan sumberdaya yang masih melimpah menjadikan masalah kemiskinan tidak terlalu merisaukan pemerintah. Permasalahan kemiskinan yang makin kronis baru muncul pada akhir pemerintahan orde lama yang mengakibatkan pemerintahan Soekarno jatuh.  Inflasi membumbung tinggi , bahan bahan kebutuhan pokok tidak terjangkau sehingga jumlah orang miskin semakin besar.
Pemerintahan orde baru yang menggantikan pemerintahan orde lama secara konsisten berupaya mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Dengan bantuan tehnokrat yang terdiri dari para ekonom yang mumpuni. Berbagai program pengentasan kemiskinan dijalankan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan strategi Pembangunan Lima Tahun (Pelita) yang dimulai pada tahun 1970 sampai tahun 1995 . Pada tahun 1978 pemerintah mencanangkan 8 jalur pemerataan sebagai strategi pembangunan nasional. Strategi ini merupakan strategi pembangunan yang bertumpu pada pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional (Trilogi Pembangunan) Hasilnya memang nampak jumlah penduduk miskin berkurang dari 56% penduduk  pada tahun 1970 menjadi 13 % dari jumlah penduduk pada akhir pemerintahan orde baru tahun 1997. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 talah mendorong jatuhnya rezim orde baru yang terus diikuti dengan naiknya jumlah orang miskin menjadi hampir 49,5 juta atau setara dengan 24% dari jumlah penduduk.
Arti Kemiskinan
Ada beberapa pengertian kemiskinan yaitu kemiskinan absolute , kemiskinan relative, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan absolute diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum. BPS memberikan criteria bahwa seseorang dianggap miskin apabila jumlah kosumsi kalori per kapita kurang atau sama dengan 2400 kalori per hari. Pada tahun 2010 nilai tersebut setara dengan penghasilan RP 211.726 /bulan/kapita. Kemiskinan relative diartikan tingkat pendapatan individu di bawah tingkat pendapatan rata rata nasional. Sementara kemiskinan structural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi struktural atau tatanan kehidupan yang kurang menguntungkan bagi kelompok masyarakat tertentu. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor faktor adat dan budaya tertentu yang menghambat atau membelenggu suatu kelompok masyarakat.
Sejalan dengan pengertian tersebut maka persoalan kemiskinan pada dasarnya dapat dikurangi dengan cara melakukan beragam kebijakan yang tujuannya meningkatkan pendapatan masyarakat, merubah struktur kelembagaan dan merubah budaya masyarakat. Program pengentasan kemiskinan tersebut hanya dapat dilakukan kalau ada kemauan politik yang kuat dari pemerintah sebagai pelaksana program dan legislatif sebagai penentu anggaran.  Dengan dukungan secara politik dari pemerintah dan legislatif secara konsisten permasalahan kemiskinan akan dapat dikurangi secara bertahap.
Sumber Kemiskinan
Ada beragam factor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, faktor tersebut adalah ;
1.      Tingkat pendidikan dan kesehatan  rendah
2.      Tingkat ketrampilan rendah
3.      Akses terhadap modal dan tanah rendah
4.      Struktur kelembagaan yang tidak berpihak pada kelompok miskin
5.      Kesalahan dalam kebijakan pemerintah
6.      Kultur / budaya
7.      Korupsi
Faktor faktor tersebut  secara bersama membentuk system yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan , ketrampilan dan akses terhadap modal mengakibatkan seseorang sulit untuk mendapatkan penghasilan yang memadai untuk kehidupannya. Keberadaan lembaga lembaga ekonomi dan sosial yang ada juga kurang mendukung kelompok miskin untuk dapat memperbaiki kehidupannya. Banyak lembaga yang justru menciptakan kemiskinan , sistem rentenir , sistem pengupahan, sistem jaminan kesehatan dan  jaminan social tidak diperuntukan bagi kelompok ini.
Banyak kebijakan pemerintah yang justru menciptakan kemiskinan baru, hal ini dapat dilihat dari pengembangan pembangunan perumahan dan industri yang merubah nasib pemilik tanah menjadi pengangguran atau buruh di tanahnya sendiri. Proses pembebasan lahan pada skala yang masif untuk pembangunan telah menghilangkan pekerjaan ribuan orang petani . Budaya konsumtif menghabiskan uang ganti rugi yang meraka terima, sementara penghasilan tidak ada karena tanahnya sudah berubah fungsi.
Kultur budaya konsumtif dan tingginya tingkat korupsi semakin memperparah proses pemiskinan penduduk . Anggaran pembangunan yang seharusnya mampu merubah nasib kelompok ini dijarah para elite , birokrat dan pengusaha. Banyak proyek pembangunan yang realisasinya tidak sesuai dengan anggaran sehingga kualitas proyek menjadi berkurang. Trickle down efect  ternyata tidak terjadi, sehingga kesenjangan pendapatan menjadi sangat tinggi.   Kondisi ini dapat dilihat secara di berbagai wilayah Indonesia, pada satu sisi banyak pejabat birokrasi dan legislative menggunakan fasilitas mewah  berupa kendaraan dinasyang mewah , fasiltas kesehatan, tunjangan jabatan dan manfaat lain dari jabatannya . Sementara pada sisi yang lain banyak rakyat yang pendapatannya masih di bawah Rp 20.000 per hari yang tinggal di rumah yang tanpa fasilitas memadai. Hidup tanpa jaminan kesehatan dan jaminan sosial lainnya sehingga kalau sakit akan menjadi bertambah miskin.
Strategi Pengentasan Kemiskinan
Moeljarto (1993) mengemukakan kemiskinan tidak hanya berdimensi ekonomi  tetapi juga berdimensi struktural, psikologis, kultural dan sebagainya. Upaya penanggulangan kemiskinan  tidak hanya pada pengadaan dan alokasi asset, pelayanan sosial, dan peningkatan pendapatan, tetapi juga peningkatan self respect dan peluang untuk melakukan mobilitas dan kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam penanggulangan kemiskinan ada beberapa strategi yang dapat dilakukan secara bersamaan yaitu;
1.      Strategi delinking, asumsi dasar strategi ini adalah bahwa sumber kemiskinan bersifat structural. Ada hubungan antara kelompok miskin dengan elite desa/kota, rentenir dan birokrat. Strategi ini berusaha memutuskan mata rantai ketergantungan antara kelompok miskin dengan kelompok yang membebaninya. Alternatif pertama dengan memberikan support dan akses ekonomi kepada kelompok miskin. Kelemahan strategi ini adalah kelompok miskin akan tergantung pada pemberi bantuan akses ekonomi. Alternatif kedua adalah membantu kelompok miskin dalam mengorganisir diri sehingga mampu meningkatkan kemampuan mereka dalam mengartikulasikan kepentingannya kepada system.
2.      Strategi desentralisasi, dengan cara menempatkan focus perhatian pada pengambilan keputusan pada unit yang paling dekat dengan kelompok miskin. Dengan demikian akan terwujud keputusan keputusan yang dapat merefleksikan aspirasi dan kepentingan kelompok miskin. Dalam strategi ini pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdsarkan norma dan kriteria kelompok miskin.
3.      Strategi integrasi spatial, dengan cara memadukan antara program pembangunan dengan kota atau desa sebagai subsistemnya. Dengan strategi ini akan memungkinkan terintegrasikannya hubungan antara desa dan kota dalam penanggulangan kemiskinan. Strategi ini harus memperhatikan struktur dan peranan mekanisme pasar dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
4.      Strategi pembangunan cultural, dengan cara menghapuskan budaya kemiskinan dengan cara melakukan perubahan struktural dan redistribusi asset sumberdaya dalam masyarakat.
Politik Anggaran
Strategi pengentasan kemiskinan tertebut akan dapat terlaksana dengan dukungan yang kuat dari lembaga eksekutif dan  legislative dalam bentuk kebijakan anggaran yang mendukung program tersebut.  Penyusunan anggaran yang tepat dan sejalan dengan kebutuhan kelompok ini maka dampaknya akan terasa dengan penurunan jumlah penduduk miskin . Strategi ini pernah dilakukan secara kontinyu pada masa pemerintahan orde baru dan hasilnya memang terwujud dengan menurunnya jumlah penduduk miskin dalam jangka waktu 25 tahun.
Krisis ekonomi yang kemudian merubah sistem politik pemerintahan ternyata belum mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. Dalam kurun waktu 13 tahun sejak tahun 1998 jumlah anggaran belanja Negara (APBN) terus meningkat secara signifikan. Pada tahun 1998 nilai APBN masih berada pada kisaran Rp200 trilyun  dan secara bertahap meningkat menjadi Rp 989 trilyun pada tahun 2008 dan diatas Rp 1000 trilyun pada tahun 2009. Masalahnya peningkatan anggaran belanja negara (APBN) secara drastis ternyata tidak diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin berkurang dari 49 juta (24%) pada tahun 1998 menjadi 31 juta (13%) pada tahun 2010.
Pencapaian yang kurang signifikan ini menimbulkan tanda tanya, kemanakah aliran dana APBN tersebut. Jelas anggaran tersebut tidak masuk ke dalam kelompok miskin karena sejak tahun 2005 jumlah penduduk miskin relative tidak berubah sementara anggaran belanja meningkat sangat cepat. Anggaran tersebut banyak beredar di kalangan elite pemerintahan, partai, DPR dan pengusaha besar yang selama ini memang diuntungkan dengan sistem yang ada. Kasus kasus korupsi yang telah terbongkar mengindikasikan bahwa kelompok miskin hanya dibutuhkan secara politik untuk mengusai anggaran Negara. Banyak proyek dan program yang ditujukan bagi kelompok miskin tetapi dalam pelaksanaannya uang tersebut hanya berputar di antara kelompok elite saja. Jika benar prediksi bahwa kebocoran anggaran belanja dapat mencapai 30 persen, agaknya mendekati kebenaran.

menunjukkan jumlah APBN selama kurun waktu 13 tahun terakhir, nilainya terus meningkat dari Rp200 trilyun menjadi lebih dari Rp1000 trilyun. Sebuah lompatan anggaran yang luar biasa. Akan tetapi  kenaikan anggaran tersebut tidak memberikan dampak bagi penduduk miskin yang jumlahnya relative tidak berubah yang ditunjukan kurva warna merah. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa selama kurun waktu 12 tahun pemerintah kurang berpihak pada kelompok miskin. APBN hanya semakin memperbesar kekayaan elite pemerintahan, DPR, pengusaha serta elite partai yang ada.
Politik anggaran tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak sejalan dengan pembukaan UUD 1945 , anggaran tak lebih dari bagi bagi proyek antara kelompok elite. Pembahasan usulan anggaran yang tidak transparan dan cenderung tertutup untuk menghindari intervensi dari masyarakat. Padahal secara konstitusi rakyatlah yang memiliki kedaulatan tetapi dalam menentukan anggaran rakyat tak lebih dari sekedar objek yang dijadikan proyek anggaran. Kasus kasus korupsi yang ada saat ini mengindikasikan bahwa lembaga legislative sekarang justru menjadi tempat untuk menjarah uang rakyat. Badan anggaran di DPR yang seharusnya menjadi lembaga pengontrol dan pengawas anggaran malah menjadi tempat melakukan transaksi untuk merubah anggaran yang ada. Perubahan anggaran ini mengakibatkan banyak proyek dan program pemberantasan kemiskinan dimanfaatkan untuk meraup keuntungan bagi diri pribadi maupun kelompoknya.
Penutup
Kemiskinan yang menimpa sebagian besar mesyarakat kita dari tahun ketahun tidak banyak mengalami perubahan. Kucuran anggaran belanja Negara yang sangat besar ternyata tidak banyak merubah nasib kaum miskin.  Politik anggaran yang dijalankan pemerintah dan DPR banyak yang tidak menyentuh kelompok mereka. Kepentingan politik jangka pendek mendorong partai politik cenderung mencari jalan yang cepat untuk mengembalikan investasi politiknya.  Kehidupan politik disetarakan dengan bisnis yang memperhitungkan untung rugi serta berapa lama investasi akan kembali. Sikap dan wataknya mirip dengan para kapitalis yang hanya melihat keuantungan yang ada dalam setiap kegiatannya.  Bangsa ini nampaknya sudah kehilangan jatidirinya, para pendiri negara sudah memberikan contoh bagaimana menjalankan kegiatan bernegara yang mampu memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat , sebagaimana dilakukan Moh Hatta dengan menetapkan upah minimum sehari setara dengan 5 kg beras pada awal kemerdekaan. Mengapa kita tidak mampu mencotohnya, dimanakah nurani kita ?

Riwayat penulis
Penulis adalah alumni FE UGM tahun 1992 dan Pascasarjana UGM 1996
Dosen FE UNTAG Jakarta dan pernah menjadi Dekan FE UNTAG Jakarta tahun 2007-2010
NO HP 085353781751






Tidak ada komentar:

Poskan Komentar